Oleh: Sahroni

Pustakawan Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar

Pendahuluan

Meminjam kata-kata Milan Kundera, seorang novelis Republik Ceko – “Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya; maka pastilah bangsa itu akan musnah.” Memaknai apa yang disampaikan oleh Milan Kundera, bahwa buku memiliki kekuatan yang maha dahsyat bagi keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Peran pentingnya sebuah buku sebagai sumber kekuatan, sering kali dijadikan tema dalam certita silat yang menjadikan buku sebagai sumber belajar dalam menguasai kekuatan jurus pamungkas. Siapa saja yang menguasai buku tersebut, berati memiliki peluang untuk mempelajari dan menguasai kedigdayaan yang menjadi modal utama untuk menguasai dunia persilatan.

Buku memang identik dengan alat “kekuasaan”, untuk melemahkan bahkan membumihanguskan kekuasan, maka salah satu yang harus dihancurkan adalah buku, seperti apa yang dikatakan oleh Milan Kundera.

Perkataan Milan Kundera tentu saja bukan tanpa bukti. Sejarah telah mencatat bahwa perang salib yang yang terjadi pada tahun 1108, pasukan Kristen telah menghancurkan pusat belajar di Damaskus dan memusnahkan lebih dari 3 juta buku. Kemudian pada tahun selanjutnya, pasukan Kristen yang berhasil memasuki Tripoli, kembali menghancurkan buku lebih dari 100.000 buku. Tahun 1204, dalam peran salib keempat, pasukan perang salib mencapai Konstantinopel yang berada di Byzantium dan menghancurkan ribuan manuskrip. Akhirnya, Konstantinopel benar-benar runtuh pada tahun 1453, setelah pasukan Turki di bawah komando Sultan Muhammad al-Fatih mengepung kota.

Ketika Belanda menjajah Nusantara selama 350 tahun, bukan hanya hasil bumi dan tambang saja yang diangkut ke negeri belanda, tetapi seluruh informasi tercatat dalam berbagai bentuk, tercetak maupun terekam tentang Indonesia, juga dijadikan sebagai bagian harta kekayaan yang tidak kalah berharganya dibandingkan dengan emas dan permata. Akibatnya, sungguh sangat ironis, orang Indonesia yang ingin mengetahui tentang sejarah peradabannya, harus pergi jauh ke negeri orang.

Melestarikan Peradaban Manusia

Perpustakaan merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu perpustakaan sering dikonotasikan sebagai panata sosial yang merefleksikan tingkat peradaban masyarakat. Artinya perpustakaan dapat mengambarkan tentang tingkat literasi masyarakat disekitarnya.

Menyadari akan hal tersebut, Indonesia – setelah 35 tahun merdeka, Daoed Yoesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983), mendirikan Perpustakaan Nasional yang salah satu tugasnya adalah menghimpun karya cetak dan karya rekam yang terbit di Indonesia dan karya tentang Indonesia yang terbit di luar negeri.

Untuk memperkuat tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional, maka pada tahun 1990, lahirlah Undang-Undang No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR).

Dengan adanya Undang-Undang KCKR tersebut, Perpustakaan Nasional (di tingkat pemerintah pusat) berfungsi sebagai perpustakaan deposit yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menghimpun, mengolah, menyimpan dan mendayagunakan seluruh KCKR yang terbit di Indonesia dan KCKR tentang Indonesia yang terbit di luar negeri, sedangkan di tingkat pemeritah provinsi, pelaksanaan Undang-Undang KCKR menjadi kewenangan Perpustakaan Daerah yang ada di masing-masing ibu kota provinsi.

Setelah 27 tahun Undang-Undang KCKR (1990-2017), ternyata pelaksanaannya kurang maksimal. Banyak hambatan dan kendala yang di hadapi, terutama di daerah provinsi, di antaranya:

  1. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung terhadap pelaksanaan Undang-Udang KCKR, misalnya ruang/gedung penyimpanan yang seadanya tanpa dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk menjaga kelestarian KCKR yang diserahterimakan dari para wajib serah. Dampaknya, para wajib serah menjadi kurang percaya terhadap pihak perpustakaan daerah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang KCKR, sehingga mereka enggan untuk menyerahkan karyanya.
  2. Pada umumnya SDM pengelola KCKR di perpustakaan daerah bukan SDM profesional yang memiliki keahlian teknis dalam mengelola hasil serah simpan KCKR.
  3. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang wajib serah simpan KCKR berkali-kali terhadap para wajib serah, ternyata hasilnya kurang efektif, terutama para wajib serah yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disebabkan karena frekuensi mutasi di OPD sangat tinggi, sehingga ASN yang pernah mendapat sosialisasi Undang-Undang KCKR tiba-tiba di pindah ke bagian yang tidak menangani yang berkaitan dengan penerbitan;
  4. Di daerah provinsi, kebanyakan penerbitnya bukan penerbit komersial. Lebih banyak penerbit perorangan (Indi) dengan lingkup dan umlah terbitas yang sangat terbatas, sehingga menyulitkan dalam pemantauannya.

Masih banyak sesungguhnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang KCKR di daerah provinsi. Tetapi dari sekian permasalahan yang muncul, sesungguhnya kunci keberhasilannya ada di tangan perpustakaan daerah provinsi masing-masing, dalam hal ini sebesar apa komitmen pemerintah daerah provinsi terhadap pelestarian KCKR sebagai warisan budaya bangsa.

Undang-Undang KCKR Lama Vs Undang-Undang KCKR Baru

Dari sisi isi, tentu saja Undang-Undang KCKR No. 13 Tahun 2018 sebagai penyempurna dari Undang-Undang KCKR sebelumnya lebih lengkap dan lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman. Undang-Undang KCKR No. 4 Tahun 1990 terdiri dari enam bab dan empat belas pasal, sedangkan Undang-Undang KCKR No. 13 Tahun 2018 terdiri dari delapan bab dan 36 pasal.

Sebagaimana yang sering muncul dalam setiap Rapat Koordinasi Pelaksanaan serah simpan KCKR di tingkat nasional, Undang-Undang KCKR No. 4 Tahun 1990, memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

  1. Sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang sekarang sudah memasuki era milenial dan era industri 4.0;
  2. Memposisikan para wajib serah sebagai objek hukum, bukan subjek pembangunan, hal ini dengan adanya sanksi pidana denda da kurungan;
  3. Tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat untuk turut serta membangun dan mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan lestari;
  4. Kurang menghargai terhadap partisipasi masyarakat yang melakukan upaya pelestarian KCKR sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Beberapa hal positif dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2018, adalah munculnya pengaturan baru yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, serta penghapusan beberapa aturan yang ada pada undang-undang lama, di antaranya adalah:

  1. Adanya kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyediakan sumber pembiayaan terhadap pelaksanaan Undang-Undang KCKR. Pendanaan ini di atur dalam Bab IV, Pasal 29;
  2. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan serah simpan KCKR sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Hal ini tertuang dalam Bab 5, Pasal 30;
  3. Perpustakaan Nasional (di tingkat pemerintah pusat) dan Perpustakaan Provinsi (di tingkat pemerinrah daerah provinsi) berkewajiban untuk memberikan penghargaan terhadap penerbit dan produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Ketentuan ini diatur pada Bab VI, Pasal 31.
  4. Yang paling melegakan, baik bagi pihak perpustakaan maupun para penerbit dan produsen karya rekam, adalah pencabutan sanksi pidana denda dan kurungan. Gantinya sanksinya bagi para pelanggar adalah sanksi administratif yang di atur pada Pasal 7, Ayat (4) berupa:
  • teguran tertulis;
  • pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
  • pencabutan izin.

Kesimpulan

Undang-undang, peraturan, dsb. hanyalah salah satu sarana, bukan penentu keberhasilan dalam melaksanakan serah simpan KCKR. Banyak faktor yang menentukan, diantaranya, SDM pelaksana, pemahaman teknis pimpinan, kebijakan kepala daerah dalam hal anggaran, komitmen politik para wakil rakyat, serta partisipasi para pemangku kepentingan, dan yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat (penerbit dan produsen karya rekam) dalam menaati aturan yang ada.

Sumber Bacaan

  1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
  4. Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.